Instalasi Forensik Medikolegal Dan Pulasara Jenazah

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFESENSI)

INSTALASI FORENSIK MEDIKOLEGAL DAN PULASARA JENAZAH

DI RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

 

  1. Latar Belakang

Pelayanan Forensik Medikolegal dan pulasara jenazah di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien dan keluarga pada kegiatan Pemulasaraan jenazah sampai dengan pelayanan kegiatan Forensik dan medikolegal. Kamar jenazah suatu rumah sakit, bukanlah satu-satunya "pintu keluar" pasien, karena masih banyak "pintu kesembuhan". Walaupun diakui bahwa kamar jenazah merupakan bagian final keluarnya pasien yang telah benar-benar tanpa nyawa/ruhlagi.

Penanganan untuk jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit selama ini tidak mengantisipasi adanya korban mati massal karena memang belum ada pedoman / standar untuk kamar jenazah serta pada waktu-waktu lalu belum merupakan kebutuhan sehingga di rumah sakit fasilitas dan SDM yang tersedia sangat minim.

Penyimpanan jenazah harus dilakukan sebaik-baiknya sebelum dikuburkan sebagai  penghormatan kepada korban. Kamar jenazah dapat diakses langsung oleh masyarakat. Dalam perkembangannya Pelayanan  forensik dan medikolegal selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi peralatan  kesehatan yang digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan harus dilakukan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

 

  1. Dasar Hukum
  1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang Ri No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  3. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 tahunh 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Kedokteran Forensik dan      Medikolegal
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

 

  1. Tujuan
  1. Umum

Meningkatkan pelayanan Forensik mediklegal dan pulasara jenazah terhadap jenazah infeksius dan non insfeksius

  1. Khusus
    1. Memperjelas dan memperlancar proses dalam  pelayanan kesehatan  pada jenazah dan keluarga di Instalasi Forensik Medikolegal dan pulasara jenazah
    2. Meningkatkan upaya pencapaian kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada jenazah dan keluarga di Instalasi Forensik Medikolegal dan pulasara jenazah
    3. Untuk  memberikan  pelayanan yang lebih baik  pada korban mati sehari-hari dan pasca bencana.
    4. Tersedianya Standar Kamar Jenazah di Rumah Sakit yang dapat dipakai sebagai acuan oleh Rumah Sakit dalam memberikan mutu pelayanan yang baik bagi korban mati dan keluarganya

 

  1. Indikator Keluaran (output)     

Tersedianya Standar Kamar Jenazah di Rumah Sakit yang dapat dipakai sebagai acuan oleh Rumah Sakit dalam memberikan mutu pelayanan Forensik medikolegal dan pulasara jenazah

  1. Pelaksana dan Penanggungjawab

Pelaksana  dan  penanjungjawab   :

  1. Dr. C. Andryani, Sp FM., MHKes
  2. dr. Liestya Risnawati
  3. Eny Windarti, S. Kep
  4. Suprianto, S. Si
  5. A. Kharim
  6. Nurdiansyah

 

  1. Kebutuhan sarana dan prasarana
  1. Lemari Pendingin (Freezer)
  2. Lampu UV
  3. Formalin
  4. Sainitizer
  5. Ruang Duka
  6. Dan laain-lain